Standar Pelayanan

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

b.

bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

15.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 18);

16.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU 

:

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Pencatatan Biodata
2. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-Elektronik
3. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
4. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah
6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang
7. Standar Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
8. Standar Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan
9. Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran
10. Standar Pelayanan Pencatatan Perkawinan
11. Standar Pelayanan Pencatatan Kematian
12. Standar Pelayanan Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI
13. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan
14. Standar Pelayanan Pencatatan Perceraian
15. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian
16. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
17. Standar Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI (Pembetulan Nama)
18. Standar Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI
19. Standar Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
20. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk
21. Standar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak
22. Standar Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak
23. Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak
24. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah NKRI
25. Standar Pelayanan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)
26. Standar Pelayanan Layanan Data atau Informasi Administrasi Kependudukan
27. Standar Pelayanan Perjanjian

KETIGA

:

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan  di  Singkawang

Pada tanggal    4   Juli   2022

KEPALA UNIT PENYELENGGARA,

TTD